Kartu Tol Elektronik Bagi Masyarakat

Pada bulan Oktober 2017 ini pemerintah akan memberlakukan sistem pembayaran tol menggunakan kartu elektronik. Gerbang tol saat ini sudah tidak lagi melayani pembayaran tunai, rencananya peraturan ini sebagai langkah untuk mendukung pembayaran nontunai. Kebijakan ini juga diharapkan bisa mengurangi kemacetan akibat antrean di gerbang tol. Namun, kebijakan baru ini juga menuai pro dan kontra. Selain terkendala dengan teknologi yang masih kurang, kebiasaan masyarakat yang merasa nyaman dengan pembayaran tunai juga menjadi salah satu penyebabnya.

Pihak Jasa Marga selaku penyelenggara jasa jalan tol telah bekerja sama dengan empat bank, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Sementara untuk kerja sama dengan BCA sedang dilakukan agar penggunaan uang elektronik yang disediakan bank dapat digunakan pada seluruh gardu tol. Tetapi kebijakan ini masih dinilai kurang mampu mengurai kemacetan, karena masyarakat masih belum terbiasa dengan adanya sistem ini. Misal, lupa mengisi saldo kartu elektronik justru membuat kemacetan baru dan para pekerja di gerbang tol mungkin saja kehilangan pekerjaan karena tenaga mereka telah tergantikan dengan mesin otomatis.

Dari informasi yang saya baca, pihak Jasa Marga memastikan bahwa tidak ada PHK diantara para pekerja digerbang tol. Para pekerja akan dialih tugas menjadi petugas operasional yang berfungsi mengawas di lokasi. Lalu dengan adanya pembangunan jalan tol baru yang sedang dilakukan sekarang, akan membuka lowongan pekerjaan baru. Dengan begitu, para penjaga pintu tol tidak kehilangan pekerjaannya. Pihak Jasa Marga juga menjelaskan kalau masyarakat harus lebih aktif dalam hal pengecekan saldo. Namun jika sudah terlanjur kehabisan saldo, pengguna bisa mengisi top-up tunai di gardu dengan bantuan petugas.

Selain pro-kontranya pembaruan ini dan masih belum siapnya infrastruktur, sebagai pengguna kartu elektronik, saya sedikit menyayangkan adanya biaya administrasi saat pengisian saldo ke kartu elektronik. Seperti contoh, saya mengisi saldo sebesar Rp.200.000 disalah satu minimarket, dan saya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.2000. Meskipun biaya yang dikenakan beragam tergantung melalui apa kita mengisi saldo tersebut, adanya biaya administrasi ini cukup dikeluhkan oleh beberapa masyarakat dan mahasiswa seperti saya. Terlepas dari itu semua, semoga dengan adanya sistem baru ini bisa lebih baik dan mempermudah masyarakat kedepannya.